Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berada di garda depan, untuk menolak tol tengah Surabaya itu. Menurutnya, pembangunan tol dalam kota itu tak menyelesaikan masalah kemacetan yang makin menggejala di sana.
Namun Selasa (28/12) kemarin, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah-nya PT Jasa Sarana Jabar justru malah menyepakati nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Nota Kesepahaman itu, terkait pembebasan lahan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 58,50 kilometer, Pasirkoja-Sor eang sepanjang 15 kilometer dan ruas tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage atau yang dikenal dengan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR) sepanjang 27,30 kilometer.
Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, sebelumnya pernah dilakukan kesepakatan antara pusat dan Pemprov Jawa Barat dan juga sejumlah kabupaten/kota untuk pembebasan lahan, namun tidak berjalan dengan lancar. Sehingga Nota Kesepahaman ini, menjadi kelanjutan untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan tol tersebut yang sudah lama tidak jalan.
