Miswans.com

PERIZINAN dan HUKUM

Jika tak mau repot belakangan, mengurus segala macam izin sebelum membuka usaha sangat penting. Syaratnya sebenarnya jelas. Cuma, prosesnya acap kali berbelit.

Untuk membuka usaha, niat dan modal saja tak cukup. Hal yang tak boleh kita lewatkan adalah mengurus dari awal segala tetek bengek perizinan. Mungkin sebagian orang menganggap masalah perizinan ini terlalu sepele. Boleh saja begitu. Tapi jangan salah, perizinan ibarat fondasi untuk mendirikan usaha. Jika tidak dibuat kuat dari awal, belakangan justru malah bisa merepotkan. Mungkin untuk awal mula tak apa. Tapi, jika suatu saat usaha Anda sukses, cepat atau lambat banyak hal yang bisa dikulik dari usaha Anda, termasuk soal legalitas.

Pengurusan perizinan untuk usaha Anda memang tergantung kategori besaran lingkup dan jenis usaha yang Anda bakal terjuni. Soal modal, semisal, Anda harus bisa memperkirakan dari awal berapa besarannya untuk kategorisasi jenis usaha. Klasifikasi yang selama ini menjadi pegangan kalangan birokrat adalah usaha yang masuk kategori kecil bermodal Rp 0 sampai Rp 200 juta. Usaha menengah bermodal Rp 201 juta sampai Rp 500 juta. Modal di atas Rp 500 juta sudah masuk kategori usaha besar.

Bidang usaha yang bakal Anda geluti juga menentukan perizinan apa saja yang mesti dipenuhi. Ada izin pokok yang berlaku untuk semua jenis usaha. Tapi, untuk beberapa jenis lain ada perizinan khusus. Misalnya, usaha perdagangan minuman beralkohol, waralaba, jasa penilai, penjualan berjenjang (multilevel marketing), dan seterusnya. Sebagian lain cukup dengan izin pokok. Terkait dengan kegiatan usahanya, ada izin tambahan. Misalnya izin untuk kegiatan impor ekspor.

Sebelum mengurus perizinan di beberapa instansi ada berkas awal yang mesti Anda siapkan sebelumnya. Yang utama adalah akta pendirian atau surat keterangan yang menunjukkan keberadaan usaha Anda, Ini berlaku baik untuk bentuk perusahaan perorangan, firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), koperasi, dan perseroan terbatas (PT). Kelengkapan lain adalah identitas resmi (KTP) penanggung jawab usaha. Jangan lupa, mintalah surat izin usaha atau surat keterangan ke kelurahan sebagai kelengkapan wajib pengurusan izin berikutnya.

Semua berkas awal itu diperlukan untuk mengurus surat tanda daftar perusahaan (TDP). Ini bukan izin, melainkan catatan resmi tentang perusahaan dan jenis usahanya di kantor pendaftaran perusahaan (KPP) di lingkungan dinas perdagangan di kabupaten atau kota madya. Berlaku selama lima tahun, biaya pembuatan TDP antara Rp 10.000 sampai Rp 250.000. Pengurusan bisa selesai lima sampai 14 hari kerja.

Untuk mengurus TDP ini Anda juga harus mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) ke dinas perdagangan setempat. SIUP kecil dibutuhkan untuk perusahaan bermodal di bawah Rp 200 juta, di luar tanah dan bangunan. SIUP menengah dan besar diberikan sesuai modal awal perusahaan sebagai mana telah disebut di atas. Menurut Sihotang, Staf SIUP Disperindag Jakarta Pusat, Ini merupakan syarat untuk mendapatkan TDP. Pihak dinas bakal mengecek apakah isian formulir sesuai dengan fakta di lapangan.

Mau cepat? Abaikan Tarif Resmi

Pembuatan SIUP tak harus dipenuhi untuk beberapa jenis usaha tertentu. Misalnya, cabang/perwakilan perusahaan yang kegiatannya menggunakan SIUP perusahaan pusat tak perlu lagi mengurus SIUP. Selain itu, perusahaan kecil perorangan yang tak berbentuk badan hukum atau persekutuan atau selama ini diurus atau dikelola sendiri atau keluarga juga tak wajib mendapatklan SIUP. Lingkup usaha paling kecil seperti pedagang keliling, asongan, pinggir jalan atau kaki lima tak wajib juga punya SIUP.

Jangan salah tempat untuk mengurus SIUP dan TDP. Untuk usaha perseorangan dan CV, pengurusannya cukup di kantor suku dinas Disperindag setempat. Kadang kala perusahaan berstatus CV masih memerlukan legalisasi dari pengadilan negeri di tempat usaha tersebut berdiri. Untuk memiliki SIUP PT, pengurusannya dilakukan di kantor wilayah (kanwil) provinsi. Sedang untuk TDP PT tetap dikeluarkan oleh kantor dinas kabupaten/kota madya setempat.

Syarat mengurus TDP dan SIUP tergolong mudah. Untuk tahap awal, siapkan tanda pengenal pribadi (KTP) yang bersangkutan. Jika pendirian perusahaan berbarengan dengan orang lain, entah dalam bentuk CV maupun PT, kartu identitas yang diminta adalah KTP pengurus dan pemilik calon dari badan hukum tersebut. Untuk warga negara asing, tanda pengenal bisa berbentuk paspor.

Berkas berikutnya yang tak boleh tertinggal adalah surat domisili pribadi yang harus diketahui kepala desa dan kecamatan setempat. Istilahnya formulir PM-1. Instansi kelurahan/kecamatan baru mengeluarkan jika ada surat pengantar dari RT/RW tempat Anda tinggal. Surat domisili ini menerangkan identitas pemohon disertai usaha yang akan dipilih. Misalnya informasi soal lokasi, jenis usaha dan status kantor yang yang dimiliki. Jika berbentuk PT dan menyewa gedung, Cukup surat keterangan dari pengelola gedung saja.

Ada baiknya Anda memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) untuk memperlancar semua proses. Surat ini akan dikeluarkan oleh kantor pajak setempat (lihat bab tentang pajak). Untuk TDP perusahaan, selain surat domisili perusahaan, dibutuhkan juga akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya akta pendirian tersebut didaftarkan ke kantor Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan setempat untuk mendapatklan persetujuan pendirian perusahaan.

Tentu ada tarif resmi untuk ongkos pengurusan berbagai surat izin di atas. Tapi, bisa jadi, tiap daerah punya tarif sendiri. Soalnya, retribusi di sektor perizinan bisa jadi sumber pendapatan daerah yang empuk. Ada daerah yang mematok tarif tinggi, ada juga yang standar. Contohnya, pengurusan SIUP di Kudus tarifnya Rp 25.000, sedang tarif TDP sebesar Rp 50.000. Di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, biaya pengurusan TDP tergantung kategori. Untuk usaha perseorangan hanya Rp 10.000, CV sebesar Rp 25.000, dan PMN Rp 100.000 dan PMA sebesar Rp 250.000.

Sekali lagi, itu tarif resmi. Jika mau urusan cepat beres, tak mau repot, Anda mesti mengeluarkan lebih banyak lagi. Pengurusan perizinan termasuk lahan basah di lingkungan Disperindag. Dari penelusuran sebuah majalah bisnis, di Suku Dinas jakarta Pusat dan Jakarta Barat, untuk mengurus SIUP dan TDP perorangan tarifnya sekitar Rp 500.000 — Rp 700.000. Untuk mengurus TDP perusahaan tarifnya berkisar Rp 750.000 — Rp 1 juta. Terserah Anda, mau milih jalan lancar atau tersendat.

Incoming search terms:

hukum perizinan, makalah perizinan, pengertian hukum perizinan, surat pm1 kelurahan, biaya membuat siup, biaya pembuatan siup, biaya pengurusan siup dan tdp, biaya buat siup, perusahaan yang mengeluarkan, biaya mengurus siup dan tdp
Be Sociable, Share!

Tagged: ,

Got something to say? Click here to reply

Leave a Reply

*